Perkuat Data Pembangunan Sulsel Wali Kota Palopo Hadiri Penandatanganan MoU Statistik di Makassar

MAKASSAR,VoiceNews.id – Wali Kota Palopo, Naili Trisal, menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik dalam rangka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, pada Jumat (13/3/2026). Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan bahwa nota kesepakatan tersebut bertujuan untuk memperkuat data pembangunan daerah, termasuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pertukaran data statistik antara pemerintah daerah dan BPS.

“Penguatan data ini akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa melalui kerja sama ini, BPS bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen memperkuat sinergi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik pembangunan.

Kolaborasi tersebut mencakup pemanfaatan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penguatan statistik sektoral, serta dukungan terhadap pelaksanaan sensus dan survei guna menghasilkan data yang berkualitas.

“Data yang akurat sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti,” jelasnya.

Wali Kota Palopo, Naili Trisal, menyatakan dukungan penuh terhadap penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian penting dalam penyediaan data perekonomian yang komprehensif.

Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPS Kabupaten/Kota, serta berbagai stakeholder terkait lainnya.