Pemkot Palopo Siap Laksanakan PSU

PALOPO,VoiceNews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo langsung merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwalkot Palopo pada 25 Mei 2025 mendatang. Dalam waktu dekat, Pemkot akan menggelar pertemuan dengan seluruh stakeholder terkait untuk membahas persiapan teknis dan anggaran PSU.

Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP, menegaskan bahwa PSU adalah perintah negara yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, Pemkot Palopo akan segera menyiapkan anggaran yang dibutuhkan, meski harus melakukan penyesuaian anggaran daerah.

“Karena ini perintah negara, mau tidak mau kita wajib melaksanakan PSU. Termasuk menyiapkan anggarannya, apapun caranya,” ujar Firmanza DP, Rabu 26 Februari 2025

Terkait sumber dan besaran anggaran PSU, Firmanza menyebutkan bahwa Pemkot Palopo akan segera menggelar rapat koordinasi bersama DPRD, KPU, Bawaslu, TNI/Polri, serta instansi terkait lainnya. Pertemuan ini akan membahas alokasi anggaran, teknis pelaksanaan, serta dukungan pengamanan saat PSU berlangsung

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Hj. Raodatul Jannah, S.Sos, M.M, turut menjelaskan bahwa Pemkot Palopo siap melaksanakan PSU, meski masuk dalam daftar 16 daerah yang sempat dinyatakan tidak sanggup melaksanakan PSU oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Raodatul, Pemkot Palopo berkomitmen melaksanakan PSU dengan menggunakan anggaran dari pos Biaya Tak Terduga (BTT) serta melakukan efisiensi pada beberapa pos anggaran lainnya. Ia memastikan, anggaran PSU tidak akan mengganggu pembayaran gaji maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di Kota Palopo.

“Prinsipnya, Pemkot Palopo sanggup melaksanakan PSU. Anggaran akan diambil dari BTT dan pos-pos yang memungkinkan dilakukan efisiensi. Yang jelas, hak-hak ASN seperti gaji dan TPP tidak akan terganggu,” tegas Raodatul Jannah.

Keputusan MK terkait PSU Pilwalkot Palopo 2025 menjadi perhatian serius Pemkot Palopo. Selain menyiapkan anggaran, Pemkot juga akan berkoordinasi intensif dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai regulasi. Dukungan pengamanan dari TNI dan Polri juga dipastikan maksimal demi menjaga kelancaran proses pemungutan suara ulang.