DPRD Tetapkan Naili-Akhmad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo

VoiceNews.id – Sidang paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Palopo, Senin (14/7/2025), menjadi saksi sejarah penetapan pasangan Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo terpilih periode 2025–2030. Penetapan ini bukan sekadar agenda formal, tapi klimaks dari babak panjang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo yang menyita perhatian publik dan menguji kedewasaan demokrasi di kota berjuluk Kota Idaman.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Palopo, Darwis, didampingi Wakil Ketua I H. Harisal A. Latief dan Wakil Ketua II Alfri Jamil. Sejumlah tokoh penting turut hadir, termasuk Pj Sekda Ilham Hamid yang mewakili Pj Wali Kota, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Ketua Bawaslu Palopo Khaerana, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan para anggota dewan.

Dalam sambutannya, Darwis menegaskan bahwa paripurna ini merupakan tindak lanjut dari hasil pleno KPU setelah PSU Pilkada Palopo yang digelar atas putusan Mahkamah Konstitusi. “Alhamdulillah, meski melalui jalan terjal, seluruh proses Pilkada hingga hari ini berlangsung dalam suasana aman dan damai. Ini semua berkat kedewasaan politik warga Palopo serta kerja profesional KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,” ujar Darwis.

Surat penetapan pasangan terpilih dari KPU bernomor 22 Tahun 2025 diserahkan dan dibacakan dalam paripurna sebagai dasar legalitas. Penetapan Naili-Akhmad menandai berakhirnya masa transisi dan membuka pintu kepemimpinan definitif setelah dinamika hukum dan politik yang menguras energi kota.

Sementara itu, Pj Sekda Ilham Hamid menyampaikan optimisme bahwa pemerintahan baru akan menjawab harapan publik dengan kerja nyata. “Kini saatnya bersatu membangun Palopo, memperkuat pelayanan publik, dan mengejar pembangunan sesuai visi-misi Naili-Akhmad,” ujarnya.

Momentum ini juga mencetak sejarah: untuk pertama kalinya, Palopo dipimpin oleh seorang perempuan sebagai wali kota. Sosok Naili Trisal tak hanya menjadi simbol keterwakilan gender dalam politik, tetapi juga harapan baru akan kepemimpinan yang lebih inklusif dan progresif. (*)