Bupati Luwu dan Forkopimda Dukung Perlindungan Hukum Investasi PT Masmindo

VoiceNews.id – Pemerintah Kabupaten Luwu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatakan komitmennya untuk mendukung perlindungan hukum bagi investasi PT Masmindo Dwi Area (MDA) di wilayah Luwu.

Komitmen ini disampaikan dalam audiensi yang diinisiasi oleh PT MDA di Belopa, Rabu (17/9/2025).

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Bupati Luwu H. Patahudding, Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Ketua Satgas dan Pokja Percepatan Investasi, Ketua DPRD Luwu, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Polres, dan Dandim 1403/Palopo.

Jajaran manajemen MDA juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam audiensi, pihak PT MDA menyampaikan keluhannya terkait maraknya aksi pemalangan jalan (blokade) yang menghambat operasional perusahaan.

Terhitung sejak Agustus 2025, sedikitnya 16 aksi blokade terjadi. Aksi-aksi ini dipicu oleh berbagai tuntutan, terutama terkait rekrutmen tenaga kerja dan kesempatan berusaha bagi warga lokal.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Luwu menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap investasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh proses, khususnya rekrutmen, dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Bupati juga menekankan pentingnya pembentukan basis data tenaga kerja di tingkat desa untuk memetakan kebutuhan secara akurat.

Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menegaskan bahwa perusahaan selalu mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Ia menambahkan, MDA telah menyusun peta sebaran karyawan dan mewajibkan semua kontraktor serta subkontraktor untuk melakukan rekrutmen melalui satu pintu, sesuai dengan prosedur yang disepakati dengan POKJA.

Sinergi Forkopimda dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
Berbagai pihak yang hadir dalam audiensi juga turut menyampaikan pandangannya. Ketua DPRD Kabupaten Luwu mendorong transparansi rekrutmen dan siap menjadi fasilitator.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu menyoroti pentingnya kepastian dan keadilan hukum yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan POKJA.

Kapolres Luwu menegaskan kesiapan kepolisian untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara adil.

Senada dengan itu, Dandim 1403/Palopo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Sebagai hasil dari pertemuan ini, seluruh unsur Forkopimda, Pemkab Luwu, dan manajemen MDA bersepakat untuk mencari solusi komprehensif. Kesepakatan ini dituangkan dalam beberapa rekomendasi utama:

– Rencana kebutuhan tenaga kerja hingga tahun 2025 akan diberikan secara transparan kepada SATGAS dan POKJA.

– Mediasi dan pendekatan kekeluargaan akan diutamakan untuk mengatasi pemalangan, namun tindakan hukum akan ditempuh jika ada provokasi dari oknum tertentu.

– POKJA akan menjadi juru bicara utama, didukung oleh satuan kerja dari setiap Forkopimda.

– Akan dilaksanakan safari dan penyuluhan hukum di setiap desa yang menjadi jalur logistik pertambangan.