Reel Density Analysis Kepadatan Simbol Mahjong Ways 2 Scatter Trigger Mapping Free Spin Mahjong Ways 2 Symbol Volatility Study Pola Pembayaran Mahjong Ways 2 Grid Expansion Effect Multiplier Mahjong Ways 2 Wild Frequency Mapping Distribusi Simbol Wild Mahjong Ways 2 Cluster Formation Index Pembentukan Klaster Simbol Mahjong Ways 2 Reel Transition Pattern Mode Free Spin Mahjong Ways 2 Multiplier Growth Model Dinamika Pengali Mahjong Ways 2 Symbol Drop Probability Probabilitas Simbol Tinggi Mahjong Ways 2 Spin Cycle Observation Pola Siklus Spin Mahjong Ways 2 Analisis Pola Momentum Spin Mahjong Wins 3 Fase Potensial Pendekatan Observatif Transisi Ritme Gates of Olympus Studi Dinamika Simbol Wild Konsistensi Sesi Digital Strategi Adaptif Pola Sesi Panjang Mahjong Wins 3 Analisis Sinkronisasi Visual Ritme Gates of Olympus Membaca Pola Scatter Aktif Indikator Perubahan Fase Pendekatan Sistematis Identifikasi Stabilitas Sesi Slot Digital Peran Variasi Tempo Spin Alur Permainan Mahjong Wins 3 Analisis Perubahan Pola Simbol Momentum Gates of Olympus Studi Ritme Interaksi Simbol Dinamika Sesi Digital

Anggota DPRD Dapil II Reses di Wara Timur, RT/RW Minta Pencairan Insentif

PALOPO,VoiceNews.id – Anggota DPRD Kota Palopo dari Daerah Pemilihan (Dapil) II menggelar kegiatan reses masa sidang III di Kecamatan Wara Timur, Rabu (16/7/2025).

Reses ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Palopo, H Harisal A Latief, dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan lainnya, di antaranya Cendrana Saputra Martani (CSM), Andi Muh Tazar (AMT), Muh Bastam, Irfan Nawir, Siliwadi, Umar, dan Nureny.

Salah satu topik utama dalam dialog dengan warga adalah mengenai insentif untuk Ketua RT/RW. Harisal menjawab langsung pertanyaan sejumlah perwakilan RT/RW yang mempertanyakan pencairan insentif mereka.

“Pembayaran insentif RT/RW untuk triwulan pertama tahun 2025 telah dicairkan beberapa waktu lalu. Untuk triwulan kedua, besar kemungkinan akan dicairkan dalam bulan ini,” jelas Harisal.

Terkait tunggakan insentif selama tahun 2024, Harisal mengungkapkan bahwa hal tersebut sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), dan saat ini direncanakan akan diganti dalam bentuk reward.

“DPRD telah memfasilitasi hingga terbit Peraturan Wali Kota (Perwal), namun Perwal itu sempat dikembalikan oleh Kemenkumham. Meski begitu, terdapat pasal dalam Perwal Nomor 57 yang bisa menjadi dasar untuk pembayarannya. Apalagi tahun kemarin Palopo memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), mudah-mudahan ini bisa dibayarkan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan DPRD bersama pemerintah daerah berupaya agar anggaran daerah dapat mengakomodasi kompensasi tersebut, meski tidak dalam bentuk insentif langsung, melainkan dalam skema reward atau penghargaan.

Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh tokoh masyarakat, lurah, camat, serta perangkat RT/RW yang menyampaikan aspirasi dan keluhan seputar pembangunan wilayah dan kesejahteraan sosial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini